Konsultan UU PDP adalah profesional yang memiliki keahlian dalam membantu perusahaan mematuhi peraturan perlindungan data pribadi. Transformasi digital yang berkembang pesat setelah pandemi, mendorong perkembangan ekonomi digital dimana berbagai kegiatan masyarakat diselenggarakan melalui sistem elektronik. Transformasi digital selaras dengan kebijakan pemerintah. Kabar Ditjen aptika menunjukan pemerintah merumuskan 4 pilar Perkembangan Ekonomi Indonesia, yaitu infrastruktur digital, ekonomi digital, masyarakat digital dan pemerintahan digital.
Namun, dalam akselerasi perkembangan ekonomi digital masih saja ada organisasi yang nakal, karena tidak membentengi aktivitas bisnis digital dengan payung hukum yang mengatur perlindungan data masyarakat yang mereka himpun di berbagai platform. Dampaknya, kejahatan penyalahgunaan data pun semakin rentan terjadi. Konsultan UU PDP memiliki wewenang mengatur kebijakan perlindungan data konsumen yang dikumpulkan perusahaan, sesuai standar UU PDP.
Apa yang Dilakukan Konsultan UU PDP?
Konsultan UU PDP menyediakan berbagai layanan untuk membantu perusahaan memenuhi kepatuhan undang-undang, antara lain:
-
Melakukan audit perlindungan data mengevaluasi kepatuhan
Konsultan UU PDP bertugas melakukan audit kepatuhan terhadap kebijakan dan praktik perlindungan data yang diterapkan perusahaan. Proses ini mencakup evaluasi terhadap cara perusahaan mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan menghapus data pribadi. Dari audit kepatuhan, konsultan akan mengidentifikasi celah atau kelemahan yang berpotensi melanggar UU PDP dan memberikan rekomendasi perbaikan.
-
Menyusun kebijakan dan prosedur perlindungan data
Salah satu tugas inti konsultan UU PDP adalah membantu perusahaan menyusun kebijakan perlindungan data sesuai dengan regulasi UU PDP. Kebijakan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pemberian persetujuan data oleh pengguna, transparansi pengelolaan data, hingga prosedur pelaporan pelanggaran data. Kebijakan yang dirancang konsultan UU PDP bertujuan untuk memberikan panduan operasional yang jelas bagi perusahaan dalam mengelola data pribadi pelanggan.
-
Memberikan pelatihan tentang perlindungan data
Agar perusahaan dapat menerapkan prinsip perlindungan data dengan baik, karyawan perlu memahami peran dan tanggung jawab mereka terkait UU PDP. Konsultan UU PDP berkompeten memberikan pelatihan kepada staf perusahaan, baik melalui seminar, maupun modul pembelajaran. Pelatihan ini mencakup aspek hukum, teknis, dan praktik terbaik dalam melindungi data pribadi.
-
Merencanakan mitigasi insiden kebocoran data
Ketika terjadi insiden keamanan data, seperti peretasan, konsultan UU PDP berperan dalam membantu perusahaan menyusun strategi mitigasi. Mereka akan membimbing perusahaan dalam menangani insiden dengan cepat dan efektif, termasuk proses pelaporan kepada otoritas terkait dan pemberitahuan kepada individu yang terdampak. Konsultan PDP juga membantu menyusun rencana pemulihan untuk menghindari insiden serupa di masa depan.
-
Membimbing Penunjukan Data Protection Officer (DPO)
Jika diperlukan, konsultan PDP berkompeten dalam membantu perusahaan untuk mengangkat Data Protection Officer (DPO) sesuai dengan persyaratan UU PDP. Konsultan UU PDP juga dapat memberikan panduan operasional kepada DPO agar fungsi perlindungan data dapat dijalankan dengan optimal.
Konsultan PDP Perusahaan
Tugas seorang konsultan UU PDP sangat krusial dalam membantu perusahaan menghadapi kompleksitas perlindungan data di era digital. Untuk mendukung hal tersebut, Erasys consulting menawarkan layanan Konsultan PDP untuk perusahaan. Didukung tim ahli hukum dan developer yang berpengalaman, Erasys Consulting akan membawa bisnis Anda kepada kepercayaan pelanggan, melalui pengelolaan data yang transparan. Percayakan kebutuhan perlindungan data perusahaan Anda pada Erasys Consulting, dan wujudkan kepatuhan UU PDP sebagai fondasi keberhasilan bisnis Anda di era digital.
Diskusikan kebutuhan Anda disini.
