Mengapa Bisnis Digital Membutuhkan Jasa DPO?

Profesi jasa DPO (Data Protection Officer) sudah sangat familiar di era ekonomi bisnis digital. Era ekonomi bisnis digital didominasi oleh kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pribadi, demi mendukung operasional dan pengambilan keputusan bisnis. Walaupun ekosistem bisnis digital membawa banyak keuntungan, namun tantangan serius terkait keamanan dan privasi data selalu mengintai baik dari sisi pebisnis…

Jasa DPO dan Cloud Security: Apakah Sama?

Jasa DPO dan Cloud Security bukanlah hal yang sama, namun keduanya saling melengkapi dalam membangun ekosistem keamanan dan kepatuhan data perusahaan. Ekosistem bisnis digital melibatkan berbagai pihak, mulai dari pelanggan, mitra, vendor, hingga penyedia teknologi, yang semuanya saling terhubung. Di tengah interkoneksi ini, data pribadi menjadi salah satu elemen paling krusial yang harus dikelola dengan…

ERPNext Indonesia Kostum Solusi Spesifik Bisnis

ERPNext Indonesia mampu menjadi solusi operasional berbagai jenis bisnis. Kita semua tahu dalam persaingan dunia bisnis, setiap perusahaan memiliki kebutuhan beragam dan spesifik. Oleh sebab itu, perusahaan membutuhkan solusi teknologi yang tidak hanya efisien, tetapi juga mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan spesifik operasional perusahaan. ERPNext hadir sebagai sistem ERP (Enterprise Resource Planning) yang fleksibel dan…

ERPNext Indonesia untuk Industri F&B

ERPNext Indonesia sangat populer sebagai solusi manajemen bisnis terintegrasi yang mampu menjawab kebutuhan khusus industri F&B di Indonesia. Seiring dengan perubahan gaya hidup konsumen dan meningkatnya permintaan terhadap pengalaman kuliner yang unik, membuat industri makanan dan minuman (Food and Beverage atau F&B) di Indonesia sangat berkembang pesat. Namun, pertumbuhannya yang sangat cepat juga diiringi oleh…

Ketahui Tugas Seorang Konsultan UU PDP

Konsultan UU PDP adalah profesional yang memiliki keahlian dalam membantu perusahaan mematuhi peraturan perlindungan data pribadi. Transformasi digital yang berkembang pesat setelah pandemi, mendorong perkembangan ekonomi digital dimana berbagai kegiatan masyarakat diselenggarakan melalui sistem elektronik. Transformasi digital selaras dengan kebijakan pemerintah. Kabar Ditjen aptika menunjukan pemerintah merumuskan 4 pilar Perkembangan Ekonomi Indonesia, yaitu infrastruktur digital,…

Harmonisasi UU PDP 2024 vs UU PDP 2022: Temukan Perbedaannya!

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia terus berkembang demi menyesuaikan diri dengan regulasi data global. Pada tahun 2022, pemerintah memperkenalkan UU PDP 2022. Pemberlakuan UU PDP 2022 merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk mengatur pengumpulan, penggunaan, dan pengungkapan data pribadi masyarakat Indonesia. Namun, dengan pesatnya kemajuan teknologi di era digital, pemerintah melihat pentingnya memperbarui…

VAPT : Benteng Aplikasi Digital Terhadap Ancaman

VAPT merupakan teknik yang digunakan oleh developer untuk memperkuat aplikasi mereka terhadap ancaman. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan digitalisasi, ekosistem aplikasi menjadi salah satu elemen penting dalam operasional bisnis modern. Mulai dari aplikasi perbankan, e-commerce, hingga platform layanan publik, semuanya dirancang untuk memberikan kemudahan bagi pengguna. Namun, di balik kemudahan yang diberikan aplikasi digital,…

VAPT untuk Perusahaan Fintech

VAPT (Vulnerability Assessment and Penetration Testing) sudah menjadi kebutuhan utama bagi industri teknologi finansial (fintech). Sebagai perusahaan yang menangani transaksi keuangan digital dan informasi bisnis, membuat perusahaan fintech menjadi sasaran utama para peretas. Pelaku kejahatan siber mencuri data berharga nasabah fintech untuk mencuri identitas, mengakses rekening bank, hingga melakukan penipuan. Oleh karena itu, pesatnya perkembangan…

Konsultan UU PDP: Kapan Perusahaan Membutuhkan?

Di era digital, konsultan UU PDP tidak boleh diabaikan oleh perusahaan. Perlindungan data pribadi harus menjadi prioritas utama untuk dikelola perusahaan, karena aktivitas pengelolaan data yang tidak tepat dapat memicu risiko hukum, kerugian finansial, dan kerusakan reputasi yang serius.  Untuk mengatasi tantangan perlindungan data, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dihadirkan sebagai kerangka regulasi yang…

Jasa DPO : Solusi Fleksibel Kepatuhan UU PDP

Jasa DPO (Data Protection Officer) menjadi elemen penting dalam struktur perusahaan, terutama bagi yang menangani data pribadi dalam skala besar atau yang beroperasi di sektor yang diatur ketat. Bagi banyak perusahaan, mengelola DPO internal sering kali menjadi tantangan tersendiri karena membutuhkan sumber daya yang signifikan dan keahlian khusus.  Oleh karena itu, muncul Jasa DPO as…