Di era digital, konsultan UU PDP tidak boleh diabaikan oleh perusahaan. Perlindungan data pribadi harus menjadi prioritas utama untuk dikelola perusahaan, karena aktivitas pengelolaan data yang tidak tepat dapat memicu risiko hukum, kerugian finansial, dan kerusakan reputasi yang serius. Untuk mengatasi tantangan perlindungan data, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dihadirkan sebagai kerangka regulasi yang mengatur pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, sampai kepada penggunaan data pribadi. UU PDP yang telah disusun pemerintah, digunakan sebagai panduan kepatuhan pengelolaan data pribadi bagi perusahaan.
Namun, karena tidak semua perusahaan memiliki pemahaman mendalam atau sumber daya yang berkompeten untuk memenuhi kewajiban perlindungan data, perusahaan membutuhkan dukungan dari konsultan UU PDP yang telah memiliki keahlian khusus di bidang perlindungan data.
- Mengapa UU PDP Penting?
- Kapan Perusahaan Membutuhkan Konsultan UU PDP?
- Erasys Consulting Mitra Kepatuhan UU PDP
Mengapa UU PDP Penting?
Kepatuhan terhadap UU PDP tidak hanya bersifat wajib secara hukum, tetapi juga menjadi indikator komitmen perusahaan dalam melindungi privasi pelanggan dan menjaga reputasi bisnis. Perusahaan yang merasa tidak membutuhkan konsultan UU PDP berisiko menghadapi sanksi hukum yang berat, kehilangan kepercayaan pelanggan, dan bahkan kerugian finansial yang signifikan.
Kapan Perusahaan Membutuhkan Konsultan UU PDP?
Tidak semua perusahaan memiliki kebutuhan yang sama terkait perlindungan data pribadi, tetapi ada beberapa situasi utama di mana perusahaan wajib bekerja sama dengan konsultan UU PDP :
1. Baru Memulai Pengelolaan Data Pribadi
Perusahaan startup atau bisnis baru yang mulai mengumpulkan data pelanggan sering kali belum memiliki sistem pengelolaan data yang sesuai dengan standar UU PDP. Konsultan UU PDP dapat berperan sebagai pemandu dalam membangun kebijakan perlindungan data mulai dari awal agar operasional bisnis tidak terganggu di kemudian hari.
2. Menghadapi Kompleksitas Data
Perusahaan yang mengelola data dalam jumlah besar, seperti platform e-commerce dalam mengelola informasi pembayaran dan perilaku belanja pelanggan, fintech dalam menangani data keuangan yang sensitif, dan layanan kesehatan dalam menyimpan catatan medis sensitif wajib menunjuk DPO (Data Protection Officer) sesuai standar UU PDP.
3. Menghadapi Audit atau Inspeksi Regulasi
Saat perusahaan menghadapi audit kepatuhan atau inspeksi dari otoritas tertinggi, konsultan UU PDP bertugas memastikan semua proses klien terkait dengan regulasi, hingga meminimalisir potensi pelanggaran atau sanksi berjalan secara terstruktur.
4. Terjadi Pelanggaran Keamanan Data
Pelanggaran keamanan data melalui serangan siber dapat menyebabkan kerugian besar bagi keberlangsungan bisnis. Dalam situasi ini, konsultan UU PDP menggandeng mitra teknologi untuk mengevaluasi penyebab insiden kebocoran data, lalu memperbaiki kelemahan keamanan, kemudian membantu perusahaan kembali ke jalur kepatuhan.
5. Perusahaan Melibatkan Pihak Ketiga
Banyak perusahaan bekerja sama dengan vendor atau mitra teknologi dalam pengelolaan data. Konsultan UU PDP dapat membantu menilai apakah proses pengembangan teknologi yang dilakukan mitra teknologi sesuai dengan panduan UU PDP, seperti memastikan adanya perjanjian perlindungan data yang memadai.
Erasys Consulting Mitra Kepatuhan UU PDP
Melihat risiko kebocoran data yang tinggi, perusahaan di sektor digital membutuhkan mitra strategis seperti Erasys Consulting. Erasys Consulting menyediakan dukungan teknis dalam web security service dan network security service. Kami juga menyediakan dukungan pembuatan kebijakan perlindungan data dan audit kepatuhan siber sesuai regulasi UU PDP.
Kepercayaan Anda adalah aset terbesar kami, segera hubungi Erasys Consulting, maka Anda sekaligus mendapatkan konsultasi teknologi teknis perlindungan data, juga konsultan UU PDP sebagai payung hukum dalam mengelola data secara optimal.
